1, LL SETKAB : 5 HLM. E. 2015. Peraturan Perundang-undangan. METADATA PERATURAN. 124, LL Setneg : 9 Hlm. Peraturan BPK No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Satuan Tugas. Presiden Nomor 32 Tahun 2O2l tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2olg tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 106); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN SOSIAL. 2019/NO. Tipe Dokumen. 2015/NO. Badan / Pengarang: Indonesia. 48, LN. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. Nomor. Detail Peraturan. 46, LN. setneg. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28. 115, LN. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Presiden. 8 tahun 1959, maka masa jabatan Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian, disesuaikan dengan masa duduk D. 2015/No. go. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan. Peraturan Menteri Sosial NO. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang. 16 Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN - DASAR PEMBENTUKAN. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Pengadaan. bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan. Bentuk: Peraturan Presiden: Nomor: 37PERATURANPEDIA. 18. 16 Tahun 2015. 74 /PHM-1/2015. Tipe Dokumen. Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 33, LL SETNEG : 11 HLM. diubah dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021. 2021/No. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga. Abstrak. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: [email protected]. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 DETAIL PERATURAN Abstrak. METADATA. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. 2012/NO. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. AD Premier 9th floor, Jl. Pasal 16 (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. PP No. Judul. 29 Januari 2015, dibaca 1607 kali. 136, LN. lnuiai berlaku, Peraturan Menterj Pertahanan Nomor 27 1ahun 2013 rentang KebiJakan-l-Penyelenggaraan Pasal 5 ini mulai berlaku Negara Talun 2010-201. kemnaker. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penetapan Daerah Tertinggal. 221, LL SETKAB : 8 HLM Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. 56, LN. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. U. 7, LN. id : 4 hlm. Terjemah Resmi. 15. Tipe Dokumen. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Belum Tersedia. Perpres. 14 February 2021. 115, LN. menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. METADATA PERATURAN. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. 2015. 54 Thn 2010, Lampiran III Perpres No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Bebas Visa Kunjungan. Diundangkan 6 bulan yang lalu Peraturan BPK No. Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 150 Tahun 2014 tentang. Keputusan Kepala BKN. 16, LN. 78, LN. Selengkapnya ». Peraturan Menteri Keuangan No. 4 Thn 2015. Pengangkatan Wakil Ketua Sementara Merangkap Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 16 Bentuk Peraturan Presiden. 2015/NO. No. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. PERATURAN PRESIDEN Singkatan Jenis: Perpres: Nomor: 18: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 17 Januari 2020. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. 186/2016. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002; a. Penetapan Kembali Keanggotaan Dewan Energi Nasional Dari Unsur Pemerintah. 2015. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkanPeraturan Presiden (PERPRES) NO. METADATA. Daftar Isi Halaman 3. Perpres Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dicabut dan. Mengingat: 1. Peraturan Presiden (PERPRES). Peraturan Perundang-undangan. Tahun 2021 Peraturan Presiden. lkpp. HR. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPERPRES No. U. 244, LL SETKAB : 8 HLM. . 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Aturan ini pada Tahun 2010 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. U. 191, LN. 14, LN 2015/No. diubah dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021. Perindustrian. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir. 2019/NO. Keputusan Presiden No Keppres No. 50 Tahun 2015 tentang Lembaga Produktivitas Nasional. 16 Tahun 2015 Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. 2015. 010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabean dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: jdih@bappenas. Perpres No. 5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 2015. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 6 Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2018 Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan. 237/PMK. b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002; telah beberapa kali diubah dengan: dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang Kedudukan, Togas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Keputusan Presiden Nomor 103. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2015. U Badan: INDONESIA: Penandatangan: JOKO WIDODO: Peraturan terkait-Bidang Hukum: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Terunduh:. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 16/2018: Jenis Peraturan: Peraturan Presiden: Singkatan Jenis: Perpres: Tempat Penetapan: Tanggal Ditetapkan: 13 Maret 2018. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Tahun Peraturan. Diunduh 20 kali. Peraturan Presiden. PERPRES No. Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa. Tipe Dokumen. ABSTRAK:Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PRESIDEN: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 16: Tahun: 2023: Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 20 Februari. •. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; dan b. Tipe Dokumen. - 16 - DELEGASI / KEKUASAAN NO JUDUL MATERI MUATAN PEMERINTAHAN PEMRAKARSA Pasal 44 ayat (5) 34. Peraturan Perundang-undangan. Diubah dengan : PERPRES No. Penetapan Kembali Keanggotaan Dewan Energi Nasional Dari Unsur Pemerintah. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah peraturan terbaru yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun. 286, LL SETKAB : 5 HLM. Dalam Pasal 2 (3) menyebutkan bahwa RPJMN Tahun 2015-2019 berfungsi salah satunya. E. 2021. , M. 42, LL SETKAB : 6 HLM. Beranda. 46 Tahun 2015. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015 Kementerian Pertanian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Indonesia, Pemerintah Pusat. Subyek. NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat: 1. 180, jdih. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta. 40, JDIH. Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. T. PENDAHULUAN.