tugas pemerintah. Anggaran tugas perbantuan perlu diatur secara tegas aspek dan kegiatan apa yang dapat dibiayai oleh kementerian/lembaga (khususnya pemerintah daerah). tugas pemerintah

 
Anggaran tugas perbantuan perlu diatur secara tegas aspek dan kegiatan apa yang dapat dibiayai oleh kementerian/lembaga (khususnya pemerintah daerah)tugas pemerintah  32 Tahun 2004 diantaranya: 1

ABSTRAK: Menimbang: bahwa agar pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman. Menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. [email protected] Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan teknis pemeriksaan. pemerintahan itu sendiri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa b. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Ilustrasi Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRAYUNGANKECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO. Ketentuan Bab I, Bab V, Bab VI, Bab IX, Bab XVI dan Bab XVIII dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas. 73 Tahun 2005 pasal 11," lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi Sekretaris Desa : mengoordinasikan tugas dan fungsi. Berdasarkan latar belakang di atas peniliti tertarik melakukan penelitian tentang : “Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang, Kota Manado. 2019 •. Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian. Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau LPNK adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dari presiden atau lembaga negara yang didirikan dalam rangka membantu presiden untuk melaksanan tugas pemerintahan tertentu. 220 sebagai Tenaga Honorer Kategori I dan 209. UU No. ATAS. Jumlah penuduk yang ditentukan c. Pemerintahan bidang tugas atau fungsi. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (Service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan nasyarakat. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 tahun 2011, dalam otoritas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,. Definisi: Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial. Arti Tugas Pembantuan dalam Pemerintahan. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya, pada UU Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3, disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. UU No. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri [1]penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Pemerintahan absolut ini menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, baik di urus sendiri atau melalui instansi vertikal yang ada di daerah. Pembagian wewenang, urusan dan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hukum Tata Pemerintahan merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang memiliki banyak peristilahan, namun pada dasarnya tidak memberikan pengaruh baik pada isi maupun ruang lingkupnya. Tugas Pokok dan Fungsi. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi) b. 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. 3. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahaan rakyat dan kawasan pemukiman ketenteraman ketertiban. Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan. Inspektorat jenderal sebagai pengawas. Dalam pemerintahan, ASN berperan sebagai sumber daya yang digunakan untuk menjalankan tugas yang ada. Pasal 1 Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Menurut Muhammad Ryaas Rasyid (1997,1 1-13) tugas pokok pemerintah mencakup 7 bidang pelayanan ialah: 1. Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan pemerintahan adalah aparat, badan, lembaga, institusi atau pejabat yang menjalankan atau melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan (Sri Untari, 2010:3). 2. Baca juga Tugas dan Tupoksi Kepala Desa Tugas dan Tupoksi Kepala Desa A. Pasal 4 dikatakan : Tugas pokok pranata. Menjamin keamanan negara dari seluruh mungkin serangan dari luar, serta melindungi supaya tidak terjadi pemberontakan. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi. Dalam kementrian negara, susunan organisasi tetap diatur dalam UU No. Pemerintahan hukum Administrasi Negara terdiri atas pengaturan,pembinaan masyarakat negara,kepolisian,dan peradilan; 2. KOMPAS. bidang pemerintahan. Jika dua hal itu dicapai, hal yang lain akan mengikut. Fungsi pemerintah – Pemerintah adalah bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa: Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan. Tugas ke luar negeri menyangkut perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan segala bidang ideologi, politik, sosial budaya, hukum, dan keamanan dalam hubungannya dengan negara lain dan organisasi di dunia internasional. Pd Diposting pada 6 Februari 2022. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. tugas juga berhubungan dengan wewenang. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat Daerah Propinsi. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk. penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. (2) Tim Lintas Sektoral dapat beranggotakan dari SKPD, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah lainnya dan/atau unsur masyarakat yang terkait langsung dengan pencapaian target. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan. Direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. 4. Negara – Pengertian, Perbedaan, Unsur, Pengakuan, Sifat, Fungsi, Tugas, Tujuan, Bentuk, Para Ahli : Secara terminologi negara tersebut diartikan ialah dengan organisasi tertinggi diantara satu. Hukum Administrasi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. administrasi desa. 1 Tindakan Pemerintah 2. Jakarta - . Untuk tugas pemerintahan, administrasi negara membantu segala urusan kepemerintahan seperti : Menyusun beberapa kebijakan nasional. aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Di mana bidang-bidang ini mencakup ideologi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan dan masalah-masalah yang termasuk di dalamnya, dalam mewujudkan kesejahteraan. Kementerian Sekretariat Negara dibentuk sejak negara Republik Indonesia berdiri. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah. Berbagai urusan dalam sistem pemerintahan sangat beragam pula. 2. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. ” 1. com, Jakarta Kerap disebut sebagai Menteri yang dipercaya memegang banyak tugas selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),. UUD 1945 menyebutkan Kementerian Dalam Negeri bersama. Pelaksana urusan administrasi teknis operasional. 1. id - 17 Nov 2021 07:10 WIB. Kepala Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan. TRIBUNPONTIANAK. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Tugas Badan Pertanahan Nasional. Kecamatan Metro Pusat TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN METRO PUSAT A. bidang pelestarian lingkungan hidup. 22 Kota Bandung – 40115. m. , Tugas pemerintah Indonesia itu cukup luas, salah satunya adalah pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan k epada 1 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. KOMPAS. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra. Namun, beleid itu spesifik mengatur tugas dan wewenang penjabat. Oleh karena urusan yang bermacam-macam tersebut, tidak semua urusan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. 00. Untuk mengetahui lebih lengkapnya silahkan download link di bawah ini : Semoga bermanfaat. 1. " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 PP No. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Merancang Suatu Perda 2. Lembaga Pemerintah Non-Kementrian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Eselon III : Kecamatan Dusun Selatan b. agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program dan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan pertahanan dan. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi. Pasal 2 BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang. Latar Belakang Masalah Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam Peranan aparatur dalam pelaksanaan administrasi untuk penyelenggaraantugas-tugas pemerintah dalam pembangunan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pembangunan nasional. Lembaga Pemerintah Non-Kementrian berada dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau penjabat setingkat menteri yang terkait. Mengembangkan inovasi di bidang tata negara. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38. Lembaga Pemerintah Non‑Departemen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Lembaga, adalah lembaga pemerintahan tingkat pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas umum pembangunan dalam menunjang tugas pokok yang dilaksanakan oleh Menteri. 6 tahun 1959 itu merupakan suatu tindakan dalam bidang politik dekonsentrasi dan desentralisasi menuju kepemberianPeraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah (luas) semua lembaga negara. 2017, TUGAS UAS PAK IRMAN. Singkatnya, dapat. Tata usaha negara,yang dilakukan melalui pengembangan dari pada birokrasi negara; 3. Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat Jakarta seutuhnya. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atauAgar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasal 2 BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pengaturan mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan. Tugas LIPI LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Tugas dan wewenang DPR yang kaitannya dengan fungsi pengawasan meliputi: Memantau pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; b. docx. Tugas umum pemerintahan meliputi enam hal, yaitu Kerja sama Antar-Daerah, Kerja sama Daerah dengan Pihak ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah, Pembinaan Batas Daerah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Tugas- tugas Umum Pemerintah Lainnya yang dilaksanakan. Anggaran tugas perbantuan perlu diatur secara tegas aspek dan kegiatan apa yang dapat dibiayai oleh kementerian/lembaga (khususnya pemerintah daerah). mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit pelaksana teknis bertugas sebagai: 1. Mereka. (2) BPS dipimpin oleh Kepala. Pasal 1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan 2. Tugas Presiden (dan wakil presiden) menjabat hanya selama 5 tahun, setelah itu mereka dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. A. KEUANGAN NEGARA . Contoh peraturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi kepala desa dan perangkat desa salah satunya adalah Permendagri No. Center, Glen M. Jika ditinjau berdasarkan peraturan yang ada maka sangat terlihat jelas perbedaan tugas antara Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi) yang. Kewajiban Pemerintah Daerah. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang. Tugas Pengawasan; Fungsi pengawasan dilakukan untuk memantau pelaksanaan undang-undang dan anggaran negara. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuatan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. FUNGSI. 3 Etika Pemerintahan 2. 01. Terdapat beberapa fungsi dan peran pemerintah bagi masyarakat dan negara, di antaranya fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan, dan. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH. Pasal 317 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas wewenang dan tugas DPRD Provinsi. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi : CAMAT Kepala Seksi Pemerintahan Pengadministrasi Pemerintahan Analis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Kecamatan Penyusun Bahan Pembinaan. pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. 1. by Damang Averroes Al-Khawarizmi · Published November 19, 2011 · Updated November 19, 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 4. 4 Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara. Mengoordinasikan. Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Luas daerah d. Dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X, tugas Presiden ada dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945, berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki banyak OPD dan Bagian dari Kesekretariatan Daerah, salah satunya adalah Bagian Hukum yang akan diuraikan Tugas dan Fungsi dari bagian hukum ini; Bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksaan tugas Perangkat. id - Dalam struktur pemerintah pusat, ada sejumlah institusi yang berstatus Lembaga. Sumber: unsplash. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. Sebab ruang lingkup tugas PPK sudah ditetapkan dalam. Berdasar pengalaman sebagai pengajar ilmu pemerintahan, administrasi negara, kebijakan publik, dan pelayanan publik, serta. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Penyesuaian Sistem. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat. Yuk kenali pengertian ASN, tugas, hingga gaji yang diterima. Badan SAR Nasional. Sedangkan konsep pemerintahan dalam arti luas adalah dari semua kegiatan yang dihasilkan dari kemerdekaan dan kedaulatan dan didasarkan pada rakyat atau populasi dan negara.